Tiga politikus dari sebuah partai konservatif India mengundurkan diri setelah ketahuan menonton gambar-gambar porno di ponsel dalam sebuah sidang parlemen negara bagian.
Sejumlah televisi berita menayangkan cuplikan gambar yang menunjukkan Menteri Koperasi Negara Bagian Karnataka, Laxman Savadi, membagi potongan film porno kepada koleganya, CC Patil, yang merupakan Menteri Urusan Pengembangan Perempuan dan Anak. Ketika itu, mereka sedang menghadiri sidang parlemen Negara Bagian Karnataka.
Pemilik ponsel yang menyimpan gambar-gambar porno itu, Menteri Pelabuhan, Sains, dan Teknologi Krishna Palemar, juga mengundurkan diri.
"Kami meminta ketua parlemen yang terhormat untuk menggelar penyelidikan dan kami akan terbukti bersih," kata Patil, Rabu (8/2/2012), yang membantah dia sengaja melihat-lihat gambar porno.
Ketiga politikus itu mengatakan tidak ingin mempermalukan partai mereka, Bharatiya Janata Party (BJP), yang beraliran nasionalis Hindu. BJP merupakan partai berkuasa di Negara Bagian Karnataka, tetapi menjadi oposisi di tingkat nasional.
Kejadian itu menimbulkan kemarahan, tidak hanya dari para aktivis kanan ataupun kelompok-kelompok sayap kanan Hindu, tetapi juga dari Partai Kongres yang menuntut pembubaran parlemen.
"Kita hidup di negara yang memiliki pola pikir bahwa perempuan merupakan komoditas yang bisa dibuang dan dipandang sebagai milik yang bisa dialihkan," kata Renuka Chowdhari, mantan Menteri Federal Urusan Pengembangan Perempuan dan anggota Partai Kongres.
"Sangat mengganggu bahwa orang-orang yang berada di kekuasaan dan memiliki tanggung jawab pada perubahan memiliki pola pikir yang sama dan sibuk nonton pornografi," katanya kepada kanal berita CNN-IBN.
Baik Savadi maupun Patil membantah "menikmati" pornografi dan awalnya menolak mengundurkan diri pascainsiden itu. "Itu tidak benar. Kami tidak nonton pornografi. Ponsel itu bukan milik saya. Itu (ponsel) diserahkan ke saya oleh anggota lain (Krishna Palemar) yang memiliki cuplikan gambar dari pesta yang kontroversial di Udupi. Saya hanya melihat-lihat isinya," papar Savadi.
Parlemen Karnataka sudah membentuk satu komisi yang terdiri dari enam orang untuk menyelidiki kasus itu. Komisi itu mendapat waktu hingga 12 Maret mendatang untuk menyerahkan laporan hasil penyelidikan tersebut, demikian IBN Live melaporkan, Rabu (8/2/2012).
